Kado Wisuda dan Naik Pesawat Bareng Mama

Namaku Juli, anak ke 3 dari 6 saudara pasangan keluarga bahagia Ramli dan Deswita. Bulan Desember ini adalah bulan yang sangat bahagia buat Ama panggilan Juli untuk Ibu tercinta yang akan berulang tahun tanggal 30 Desember bertepatan dengan perjuangan yang akan Juli lakukan untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata 1 di Fakultas FISIP Universitas Riau.

Setelah perjuangan menyelesaikan skripsi Juni lalu akhirnya momen ini sebagai kado terindah buat Ama. Kadang, jika Ama menelpon sering membuat hati Juli sedih. "Juli, baik-baik belajar di rantau orang ya, nanti kalau sudah besar tolong bimbing adik-adik supaya bisa semangat buat sekolah dan bisa menjadi orang sukses semua".

Ungkapan itu terus di ulang dengan Ama apabila menelpon Juli. Pernah pada saat itu Juli bercerita kepada Ama kalau Juli sudah besar nanti dan punya penghasilan yang cukup Ama mau apa ? Tanya Juli. Ama hanya menjawab, melihat kalian bisa sukses itu sudah buat Ama bahagia. Tidak usah pikirkan yang lain, yang penting kalian semua bisa berhasil dan jadi orang yang bermanfaat buat orang lain.

Hingga saat ini belum bisa terbalaskan jasa Ama dalam kehidupan Juli. Bahkan Juli terus yang setiap saat membuat Ama repot, mulai dari banyak permintaan hingga menimbulkan perasaan khawatir Ama karena beberapa waktu lalu Juli sudah 2 kali masuk rumah sakit akibat pusing dan batuk hingga sesak nafas akibat gejala Asma.

Tapi Ama tetap terus selalu memberikan semangat supaya Juli tetap terus belajar dengan baik dan memberikan nasehat agar Juli jaga kesehatan nya dengan minum madu untuk menjaga daya tahan tubuh. Kemudian Ama mengatakan buat batuk nya usahakan minum Jeruk nipis dengan air hangat supaya tenggorokan nya lebih enak. Ama mengatakan “Uang kita tidak banyak buat beroba kerumah sakit, tapi Juli harus semangat buat sembuh, jangan malas”.  Ya allah, terima kasih engkau telah memberikan Juli seorang Ibu yang sangat baik dan terus peduli dengan kehidupan Juli. Kabulkan lah doa Juli untuk bisa bersama dengan Ama melihat tanah suci umat islam mekkah dan madinah ketika Juli menjadi orang yang berhasil nantinya Ya Allah.

Aktivias Ama hanya lebih banyak dirumah untuk mengurusi anak-anak dan mengirimi uang buat Juli yang saat ini sedang kuliah di Pekanbaru, Riau hingga Ama sendiri tidak pernah memikirkan buat jalan-jalan. Kadang Ama harus mencari kayu bakar di hutan buat memasak dan bangun pagi untuk menjual minyak bensin dan solar bagi pengendara di depan rumah yang akan ke pasar. Semoga kabar Juli wisuda dan tambahan kado tiket pesawat pertama buat mama adalah kado paling indah yang tak akan pernah Juli lupakan seumur hidup.

Semoga Ama tetap selalu dalam kondisi sehat dan bisa bersama Juli nantinya mengunjungi kota suci mekkah dan madinah ketika Juli sudah sukses dan berhasil nantinya. Namun, dalam waktu dekat ini Juli sangat berharap bisa menepati janji dan pesan mama untuk bisa menyelesaikan studi tahun ini dan jika diberikan rezeki lebih membawa Ama jalan-jalan naik pesawat yang sejak lahir 30 Desember 1966 Ama belum pernah sama sekali naik pesawat bahkan pergi ke bandara untuk melihat anak nya pergi merantau.

Sudah banyak perjuangan yang sudah Ama lakukan untuk menghidupi ke 6 orang anaknya ditambah cucu satu orang yang saat ini juga tinggal di rumah bersama Ama. Juli pengen liat Ama senyum bahwa anaknya di rantau belajar dengan baik. Tambahan kado naik pesawat bersama Ama adalah tambahan senyum lagi agar Juli nantinya selesai Sarjana bisa melanjutkan ke tingkat Pasca Sarjana...Amin...

Ama selalu pesan, "jaga diri ya nak, ingat pesan Ama buat belajar yang baik dan pandai-pandai di rantau. Jangan lupa sholat, Ama di rumah setiap saat selalu berdoa yang terbaik buat Juli dan anak-anak Ama semua". Pesan Ama ini selalu menjadi motivasi buat Juli untuk terus menjadi orang yang bisa bermanfaat buat orang lain dan belajar untuk mandiri dan bisa menjaga diri. Terima kasih Ama, Juli sayang sama Ama, semoga di hari ulang tahun Ama, Kabar Juli sudah mengikuti ujian skripsi dan mendapat nilai bagus adalah kado terindah buat Ama.

Menanti Kinerja Kabinet Kerja Presiden Rakyat 'Joko Widodo'

Setelah penantian beberapa hari setelah pelantikan Presiden tanggal 20 Oktober 2014, akhirnya di umumkan lah Menteri yang akan mendampingi Joko Widodo dalam pemerintahan 5 tahun kedepan. Para awak media sudah mulai memprediksi nama para menteri yang mendampingi JokoWidodo dan Jusuf Kalla yang akrab disapa Jokowi-JK.

Dengan pelantikan resmi hari Senin 27 Oktober 2014 dengan nama Kabinet Kerja.

Jika dilihat dari nama-nama menteri yang sudah di umumkan oleh Jokowi pada hari Minggu 26 Oktober 2014. Terdapat nama-nama menteri yang baru dari kalangan profesional. Ditambah dengan para menteri Kabinet Kerja terdapat 8 orang perempuan. Siapa sangka, pemerintahan Indonesia saat ini tidak hanya memandang sosok seorang Pria yang akan memimpin sebuah kementerian namun lebih kepada kinerja yang akan di tunjukkan ketika menjabat nantinya. Tidak memandang apakah ia seorang Pria atau Wanita yang penting dapat bekerja profesional.

Berikut beberapa nama Kabinet Kerja Jokowi-JK yang membuat saya tertarik untuk memantau terus gimana kinerja dari Kabinet ini :

1. Sekretaris Negara, Pratikno

2. Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago

3. Menteri Kemaritiman, Indroyono Soesilo

4. Menteri Perhubungan, Ignatius Jonan

5. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti

6. Menteri Pariwisata, A Yahya

7. Menteri ESDM, Sudirman Said

8. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Tedjo Edy Purdjianto

9. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo

10. Menteri Luar Negeri, Retno Lestari Priansari Marsudi

11. Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu

12. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly

13. Menteri Komunikasi dan Informatikan, Rudiantara

14. Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Crisnandi

15. Menteri Koordinator Perekonomian, Sofyan Djalil

16. Menteri Keuangan, Bambang Sumantri Brodjonegoro

17. Menteri BUMN, Rini M Soemarno

18. Menteri Koperasi dan UMKM, AA Ngurah Puspayoga

19. Menteri Perindustrian, Saleh Husin

20. Menteri Perdagangan, Rahmat Gobel

21. Menteri Pertanian, Amran Sulaiman

22. Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dakhiri

23. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rayat, Basuki Hadimuljono

24. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaja

25. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Musyidan Baldan

26. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani

27. Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin

28. Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek

29. Menteri Sosial, Khofifah Indra Parawansa

30. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise

31. Menteri Kebudayaan dan Pendidikan  Dasar Menengah, Anies Baswedan

32. Menteri Ristek dan Dikti, M Nasir

33. Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nachrawi

34. Menteri PDT dan Transmigrasi, Marwan Jafar

Ada beberapa yang familiar di dengar dalam keseharian saya. Salah satu kabinet Jokowi-JK juga merupakan tokoh yang menjadi favorit saya yaitu mas Anis Baswedan. Seorang penggiat pendidikan yang tetap terus konsisten mengembangkan program Indonesia Mengajar hingga saat ini. Terasa ada harapan besar untuk melihat kinerja Kabinet Kerja yang nantinya akan memimpin Pemerintahan Indonesia 5 tahun kedepan.

Menurut persepsi dari Menteri Kordinator Perekonomian Sofyan Djalil yang akan di lantik dalam Kabinet Kerja menjelaskan bahwa maksud Kabinet Kerja dalam pemerintahan Jokowi-JK adalah Kerja Keras, Kerja Cerdas dan Kerja Efisien. Semoga harapan bangsa Indonesia dapat terus mengawal Kabinet Kerja untuk selalu amanah dan ikhlas dalam melaksanakan setiap tugas nya dalam memimpin Indonesia.

Sebagai generasi muda yang saat ini mulai aktif dan peduli terhadap kondisi politik Indonesia. Saya akan berupaya untuk terus belajar dengan baik dan mengambil sisi positif dari kabinet ini. Nantinya melalui kinerja dari Kabinet Kerja dapat menjadi panutan generasi muda dalam membangun bangsa bersama pemerintahan yang peduli terhadap kepentingan rakyat.

SEMANGAT BUAT KABINET KERJA DOA RAKYAT INDONESIA AKAN SELALU MELINDUNGI SETIA KERJA KERAS DARI KABINET KERJA JOKOWI-JK

....MAJU INDONESIA....

Bahan Mentah Buat Essay PPI

PEMILU DAMAI UNTUK INDONESIA LEBIH BAIK

BAB I

PENDAHULUAN

Tahun 2014 merupakan pesta demokrasi untuk masyarakat Indonesia. Tanggal 9 Juli 2014 adalah penentuan siapa yang nantinya akan menjadi pengganti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sudah memimpin  Indonesa dalam kabinet Indonesia Bersatu selama 2 periode. Seperti yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa kandidat yang bertarung untuk memperebutkan kursi presiden adalah 2 pasang. Mereka adalah Prabowo Subianto dan Ir. Muhammad Hatta Rajasa dengan nomor urut 1 dan Jokowidodo dan Muhammad Jusuf Kalla dengan nomor urut 2.

Masing-masing calon presiden memiliki karakter yang berbeda. Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 berlatar belakang militer dan mantan mentri di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Sedangkan calon nomor urut 2 berlatar belakang mantan Wali Kota Solo,gubernur DKI Jakarta dan mantan wakil presiden di era pemerintahan SBY periode pertama. Masyarakat indonesia saat ini punya sebuah tantangan baru untuk memilih calon yang tergolong baru dalam pertarungan kursi presiden.

Berdasarkan data KPU pada pilpres 9 Juli 2014 daftar pemilih tetap untuk seluruh provinsi indonesia adalah 185.878.025 DPT. Jika dibandingkan dengan tahun 2004 total pemilih berjumlah 113.125.750 DPT. Mengingat Jokowidodo adalah mantan walikota solo yang kemudian melejit karir politiknya sehingga menjadi gubernur jakarta hingga di usung menjadi calon presiden. Ini menandakan ada hal baru yang berbeda dalam dunia politik di tanah air hingga meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu presiden 9 juli 2014. Bagaimana hal ini bisa terjadi ? apakah pengaruh sosok seorang figur akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam berpartisipasi dalam memberikan hak politiknya pada pemilu ?

BAB II

ISI

Sistem Pemilu Presiden di Indonesia

Berdasarkan ketentuan peralihan UU No. 23/2003  Tentang Pemilihan umum presiden dan Wakil Presiden menetapkan apa yang dinamakan electoral threshold yang memberikan kesempatan untuk masing-masing partai melakukan koalisi dalam meningkatkan dukungan.Ketentuan ini menjelaskan bahwa dukungan minimal yang diperlukan oleh pasangan calon adalah 5% suara sah pada pemilihan umum anggota DPR atau 3% jumlah kursi di DPR.

Saat ini para masing-masing capres dan cawapres sudah memiliku syarat yang ditentukan UU. 23/2003 mengingat suara masing-masig kandidat di atas 5% dan ditambah dengan dukungan partai koalisi. Hal ini juga kemudian mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum di Indonesia. Selain itu sosok pemimpin yang telah dicalonkan juga menjadi figur bagi masyarakat yang diharapkan akan mengubah sistem pemerintahan indonesia yang lebih baik.

Kampanye Hitam dan Kejujuran Politik

Belakangan ini pada saat masa kampanye, kita banyak mendengar masalah kampanye hitam atau black campaign. Seperti yang diketahui kampanye hitam ini merupakan sebuah tindakan yang sebenarnya merusak demokrasi Indonesia. Ketika berita fitnah dan tidak benar dijadikan sebagai strategi untuk menjatuhkan lawan politik. Hal ini terjadi kepada pasangan nomor urut 2 Jokowidodo dan Jusuf Kalla. Dengan beredarnya majalah obor rakyat yang memberitakan konten yang tidak benar mengenai latar belakang Jokowidodo yang saat itu menjadi calon presiden.

Bukankah masyarakat Indonesia mengharapkan kehidupan politik yang damai dan aman? Akibat segelintir orang yang memiliki kepentingan tertentu akan mengakibatkan rusaknya demokrasi di Indonesia. Masalah ini kemudian berlanjut hingga selesainya pelaksanaan pemilu presiden 9 juli 2014. Bisa dibayangkan masing-masing stasiun TV yang di kuasai oleh para petinggi politik di tanah air menampilkan hasil qiuck count pemilu yang berbeda-beda. 

Selain itu para masing-masing calon presiden dan wakil presiden sama-sama mengklaim bahwa mereka yang menang. Terlihat jelas bagaimana kelompok kepentingan tertentu terkadang berusaha menekan berita atau menuntut pemberitaan dari sudut pandang tertentu. Beberapa stasiun TV Swasta di Indonesia seperti Metro TV, SCTV, Indosiar, TVRI, Transcorp dan Kompas TV menampilkan hasil quick count pilpres yang menyatakan pasangan nomor urut 2 menjadi pemenang dalam pilpres 9 Juli 2014.

Situasi yang berbeda terjadi pada stasiun TV swasta lain seperti TVone, RCTI, GLobal TV dan MNC TV. Berdasarkan hasil lembaga survey dari tim yang dibuat oleh masing2 stasiun tersebut pasangan nomor urut 1 menjadi pemenang dalam pilpres 9 Juli 2014.

Inikah bagian dari sifat para elit politik tanah air yang selalu berusaha untuk bisa berkuasa tanpa menerima kekalahan dengan hati dan jiwa yang ikhlas? Bukankah seharusnya melalui pemilihan presiden kita belajar untuk menikmati pesta demokrasi indonesia dengan damai, aman dan tentram. Perlu adanya kejujuran politik dalam menyikapi masalah ini dari masing-masing tim sukses dan kandidat capres dan cawapres.

Kebijakan Publik dan Opini Publik  

Malcolm McCombs dan Donald Shaw mengemukakan hipotesis bahwa meskipun peran media dalam mempengaruhi arah atau intensitas sikap masih diragukan, tetapi "media massa menentukan agenda untuk setiap kampanye politik, dan mempengaruhi sikap dan isu-isu politik" (McCombs dan Shaw, 1972:177). Hal inilah yang terjadi di Indonesia dimana sejak mulai kampanye pada bulan Juni hingga selesainya pelaksanaan pemilu presiden 9 Juli 2014 media terus memberikan informasi terhadap isu-isu politik yang berkembang yang membuat masyarakat bingung, mengingat informasi yang masih belum bisa dipastikan kebenaran nya sudah dapat ditampilkan di media.

Ini dapat dijadikan sebagai bahan provokasi untuk saling menjatuhkan lawan politik. Sudah seharusnya kebijakan mengenai keputusan akhir dalam menjaga stabilitas politik harus di analisis dengan matang untuk menjaga stabilitas dan keamanan. Bukankah para calon dan tim pemenangan masing-masing calon presiden bisa saling menghormati dan menunggu penghitungan hasil akhirnya nanti oleh KPU.

Max Weber mengatakan bahwa perkembangan birokrasi di masyarakat industri adalah sesuatu yang tak terelakkan karena birokrasi merupakan aturan yang paling rasional: Pengetahuan yang terorganisasi dan terlembagakan :"Penguasa Politik" berada dalam  posisi seorang "dillettante" yang berdiri dihadapan "expert", menghadapi pejabat lerlatih yang ada di dalam manajemen administrasi, ini terjadi entah itu "penguasa" yang dilayani itu adalah rakyat atau parlemen (Weber,1991:232).  

Sudah seharusny setiap kebijakan harus dapat mendukung kepentingan publik. Apabila hal ini tidak saling mengawasi, publik akan terus beropini bahwa pemerintah tidak menjalankan pemerintahannya secara benar. Selain itu kebijakan yang dibut sudah barang tentu menguntungkkan kehidupan masyarakat Indonesia.

PENUTUP

Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus terus belajar dengan giat untuk terus mendukung pelaksanaan pemerintah yang baik.  Melalui momen pemilu 2014 ini generasi muda sudah seharusnya tampil dibarisan depan dalam menyebarkan virus perdamaian dalam demokrasi di Indonesia. Perkembangan Internet, Media Sosial dan Komonitas dapat dijadikan sebagai bagian dalam menyebarkan virus perdamaian demokrasi. Dalam setiap kompetisi pasti ada menang dan ada yang kalah. Tapi intinya semua pemimpin dan masyarakat di Indonesai berharap kemenangan yang sebenarnya dalam pemilu adalah terciptanya kerukunan dan perdamaian dalam kehidupan berbangsa bukan malah menjadikan pemilu sebagai ajang fitnah dan saling menjatuhkan. Kita berharap pemimpin indonesia nantinya akan melahirkan demokrasi yang baik serta membawa NKRI ke arah yang kemajuan.

PEMERATAAN PENDIDIKAN DALAM MEMBANGUN GENERASI PRESTASI INDONESIA

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Minyak, Emas dan Batu bara serta kekayaan alam lainnya yang tersebar di berbagai pulau di Indonesia, mulai dari sabang sampai merauke. Namun, kenyataan saat ini sumber daya alam yang dimiliki oleh negara Indonesia pada umumnya banyak dikelola oleh pihak asing. Beberapa perusahaan besar seperti Chevron dan Freeport merupakan contoh perusahaan yang menguasai penuh pengelolaan aset kekayaan alam di Indonesia.

Mungkin kita berfikir, kenapa orang indonesia tidak bisa mengelola perusahaan yang bisa memanfaatkan sumber daya alam kita secara menyeluruh seperti yang dilakukan Chevron dan Freeport ? Pertanyaan lain muncul, siapkah sumber daya manusia yang ada di Indonesia untuk mengelola perusahaan tersebut ? Bagaimana kredibilitas dan profesionalitas sumber daya manusia indonesia dalam mengelola kekayaan alam yang membutuhkan pengetahuan dibidang IPTEK ?

Coba kita bayangkan, mulai dari tingkat aparatur RW, RT, Kepala Desa Hingga sampai kepada Pemerintahan  yang ada di Indonesia masih ada yang melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam menjalankan sistem pemerintahan. Di media massa sudah menjadi berita hangat yang hampir setiap hari diberitakan. Bukan kah para mahasiswa dan generasi intelektualitas Indonesia memiliki semangat untuk terus berusaha menyelesaikan masalah praktik KKN ini ? Apakah hal ini yang akan mendukung sumber daya manusia Indonesia yang baik ? 

Jawaban nya tentu tidak.Tanpa disadari saat ini, pengembangan sumber daya manusia di Indonesia akan semakin sulit terpenuhi jika akses pendidikan yang belum merata disetiap daerah di Indonesia. Selain itu,

sarana dan prasarana sekolah masih banyak yang tidak memenuhi standar. 

Sehingga banyak anak-anak yang putus sekolah akibat kemiskinan. Berdasarkan data BPS Indonesia, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2013 mencapai 28,55 juta orang atau 11,47% dibanding Maret 2013 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 0,48 juta orang. Ini menandadakan, peningkatan penduduk tidak di imbangi dengan penerapan pendidikan yang memadai untuk anak-anak di Indonesia. Sehingga para generasi muda Indonesia banyak yang putus sekolah dan mengais rezeki dengan pengalaman seadanya. (kemensos.go.id : 2014).

Untuk wilayah provinsi Riau, Jumlah penduduk miskin di Riau pada bulan September 2013 sebesar 522,53 ribu atau 8,42 persen dari jumlah penduduk Riau. Jumlah ini mengalami sedikit kenaikan sebanyak 41,22 ribu jiwa jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2012 yang berjumlah 481,31 ribu atau 8,05 persen dari jumlah penduduk Riau. 

Jumlah penduduk miskin di Riau yang tinggal di daerah pedesaan September 2013 mencapai 359,82 ribu penduduk, naik sebesar 34,92 ribu penduduk atau sekitar 3,52 persen jika dibandingkan dengan September 2012 yaitu 324,90 ribu penduduk. Bisa dibayangkan provinsi Riau yang kaya akan sumber daya alam masih memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Padahal sebagian besar minyak bumi, kelapa sawit dan gas yang ada di Indonesia berasal dari provinsi Riau. (Berita Resmi Statistik Provinsi Riau No.04/4 01/14 TH XV, Tgl 2 Januari 2014).

Pemerataan Pendidikan 

Akses pendidikan sebelumnya sudah tertuang dalam UUD 1945 dan UU Sistem Pendidian Nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 1 yang menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (UU Sistem Pendidian Nasional nomor 20 tahun 2003).

Pendidikan yang tepat dan efektif akan melahirkan anak-anak bangsa yang cerdas, bermoral, memiliki etos kerja dan inovasi yang tinggi. Seluruh negara yang telah berhasil mencapai kemajuan dalam penguasaan teknologi dan peradaban diawali dengan pemberian perhatian yang besar terhadap pendidikan.

Problematika Pendidikan Indonesia.

Berdasarkan laporan UNDP (United Nations Development Programs) dalam "Human Development Report 2006" tentang Kualitas Pembangunan Manusia. dari 177 negara yang diurutkan berdasarkan kualitas manusia atau bangsanya, Indonesia hanya berada pada peringkat ke-108. Secara nasional, tingkat pendidikan anak-anak Indonesia yang telah berusia 15 tahun ke atas hanyalah sampai kelas 2 SMP. 

Kemampuan membaca, matematika dan sains (IPA) rata-rata siswa usia 15 tahun (SLTP dan SLTA) Indonesia masih sangat rendah. Hasil penelitian Tim Program of International Student Assessment (PISA) Indonesia menunjukkan, sekitar 37,6% anak usia 15 tahun hanya bisa membaca tanpa mampu menangkap maknanya. Selain itu, 28,4% hanya bisa mengaitkan teks yang dibacanya dengan satu informasi pengetahuan. 

Dibanding siswa dari negara lain yang mengikuti program PISA, kemampuan membaca siswa Indonesia menduduki urutan ke-39, kemampuan matematika urutan ke-39, kemampuan sains urutan ke-38 dari 41 negara. Bahkan menurut data BPS tahun 2005 tentang angka pengangguran menurut pendidikan dan wilayah desa-kota, menunjukkan bahwa tamatan SMA ke atas menunjukkan prosentase menganggur lebih besar dibanding tamatan SMP ke bawah. ( www.zulkieflimansyah.com)

Problematika yang terjadi dikalangan remaja kita seperti Narkoba, seks bebas dan HIV/AIDS merupakan penghambat yang sangat besar untuk terus menjatuhkan sumber daya manusia ke arah yang tidak berkualitas. Kasus tawuran massal di kalangan pelajar dan mahasiswa bermunculan hampir setiap tahun di beberapa kota besar. 

Sementara itu, jumlah pemakai narkoba di Indonesia menunjukkan peningkatan yang luar biasa, terutama di kalangan kaum muda. Dalam riset yang dilakukan Badan Narkotika Nasional dan Pusat Penelitian Universitas Indonesia terungkap bahwa biaya ekonomi dan sosial dari penyalahgunaan narkoba di Indonesia (2004) mencapai Rp.23,6 triliun. Tahun 2006, jumlah pemakai narkoba berkisar 2 hingga 4 juta orang. Tak kurang dari 78% korban yang tewas akibat narkoba merupakan anak muda berusia antara 19-21 tahun. (www.zulkieflimansyah.com)

Jika sumber daya manusia Indonesia selalu bermasalah dalam tatanan pendidikan nya, apakah nanti generasi penerus bangsa akan dapat melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa ini ? Bukankah kita punya sosok ilmuan besar yang terus bercita-cita membangun Indonesia. Presiden Habibi merupakan salah satu contoh generasi yang tetap terus konsisten bercita-cita membangun Indonesia menjadi lebih baik. Bukan tidak mungkin kita juga bisa memiliki semangat layaknya President Habibi yang bisa menciptakan pesawat hasil karya anak bangsa.

Oleh karena itu, dalam membangun pemerataan pendidikan di Indonesia, perlu adanya komitmen kuat dari masing-masing lapisan masyarakat. Menuju pendidikan berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pengembangan Kegiatan Sosial Dan Keagamaan Para generasi muda Indonesia saat ini, salain membutuhkan teori, juga harus didukung dengan kegiatan yang menyangkut dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Kurikulum diarahkan kepada upaya pengembangan pengalaman belajar yang seimbang dari aspek intelektual (IQ), emosional (EQ), dan spiritual (SQ) dan dilaksanakan dalam lingkungan belajar yang positif serta terbebas dari sikap diskriminatif.

Seperti pesan yang disampaikan oleh kepala sekolah SD Muhammaditay Gantong dalam film Laskar Pelangi yang mengatakan ”hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya bukan menerima sebanyak banyaknya”. Jika dimaknai secara mendalam. Generasi muda Indonesia seharusnya memiliki semangat juang yang tinggi untuk terus memperbaiki kualitas sumber daya manusianya. Melalui pendidikan hendaknya membangun hubungan sosial yang baik. 

Dimulai dari pergaulan bersama teman-teman dan ikut aktif dalam organisasi sosial disekolah maupun di lingkungan masyarakat. Terus mengembangkan prestasi dan selalu optimis bahwa generasi Indonesia akan dapat bersaing di dunia Internasional.

Hal ini yang nantinya membangun rasa percaya diri generasi muda untuk terus meningkatkan konsep diri kearah yang lebih baik. Menjadi manusia yang bermanfaat untuk sesama serta meingkatkan ketakwaan kepada tuhan yang maha esa.

Selain itu, meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan guru sebagai pilar utama pembangunan pendidikan nasional juga perlu diperhatikan. Melalui pelatihan dan pendidikan yang professional akan menciptakan guru yang berkualitas. 

Bukan sekedar guru yang memiliki kemampuan seadanya saja dalam mengajar. Mengingat ujung tombak dari pendidikan terletak pada guru yang nantinya akan memberikan pemahaman terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini akan mempengaruhi proses pendidikan yang baik. Tinggi-rendahnya derajat dan kedudukan bangsa bisa dilihat dari mutu pendidikan yang diterapkan.

Solusi Permasalahan Sistem Pendidikan Nasional Untuk Menciptakan SDM Berkualitas.

Solusi yang dapat digunakan dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia antara lain :

1. Pendidikan nasional harus mampu menyelenggarakan proses pembekalan pengetahuan, penanaman nilai, pembentukan sikap dan karakter, pengembangan bakat, kemampuan dan keterampilan. Menumbuhkembangkan potensi akal, jasmani dan ruhani yang optimal, seimbang dan sesuai dengan tuntutan zaman.

2. Berdasarkan Pasal 31 ayat 4 Amendemen IV UUD 1945 tentang alokasi anggaran pendidikan sekurang kurangnya 20% dari APBN secara efektif dan efisien dengan menegakkan transparasi dan akuntabilitas anggaran dan menghindari duplikasi pembinaan dan pembiayaan. Perlu adanya kepedulian secara bersama-sama untuk memantau APBN yang di anggarkan untuk benar-benar digunakan dalam memajukan pendidikan di Indonesia.

3. Penerapan teknologi informasi sudah seharusnya terus disosialisasikan melalui seminar dan workshop bagi guru dan para pelajar di Indonesia. Hal ini dapat meningkatkan kualitas dari guru dan pelajar di bidang penggunaan teknologi baru. Masyarakat sudah harus paham dengan perkembangan teknologi, semua akvitas saat ini sudah tidak lepas dari teknologi baik itu internet maupun komputer. Bahkan penggunaan smartphone dan gadget sudah menjadi

kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa lepas dari setiap aktivitas sehari-hari termasuk dalam proses pendidikan.

4. Terus berupaya mengembangkan semangat wajib belajar minimal 12 tahun untuk dapat mendukung masyarakat yang lebih berwawasan dan punya skill untuk bersaing dalam meningkatkan usaha dan kesejahteraan ekonomi.

5. Mendukung pembangunan Sistem Pendidikan Nasional (SPN) yang komprehensif, integratif dan aplikatif.

6. Keterbukaan akses pendidikan murah dengan peningkatan mutu pendidikan juga sangat penting. Pengembangan kualitas, serta sarana dan prasarana pendidikan juga perlu diperhatikan.

7. Kemampuan pendidikan non formal juga penting dikembangkan untuk mempersiapkan skill sumber daya manusia yang siap bekerja. Seperti pelatihan teknisi otomotif, pembuatan batik, pengembangan industri rumah tangga dan pengembangan lingkungan bersih. Seperti pepatah yang mengatakan kebersihan itu sebagian dari Iman. Jadi, jika masyarakat Indonesia memahami tentang kebersihan secara tidak langsung akan melatih kemampuan dirinya untuk peduli terhadap lingkungan.

8. Masalah kenakalan remaja seperti tawuran, pergaualan bebas, Narkoba dan HIV/AIDS juga harus terus disosialisasikan di setiap sekolah-sekolah agar para siswa dan siswi dapat memahami bahaya dan dampak buruknya. Setidaknya, mereka sudah mengenal apa sih yang dimaksud dengan kenakalan remaja, HIV/AIDS dan Seks bebas. Hal ini juga nantinya akan mereka jumpai pada saat masa remaja menuju dewasa yang dialami para generasi muda Indonesia saat masih menjadi pelajar. Melalui sosialisasi diharapkan para pelajar bisa membentengi diri terhadap pengaruh buruk yang akan mereka dapatkan dalam pergaulan bersama teman-teman sebayanya. Para generasi muda akan memiliki sikap untuk katakan “Prestasi Yes, Narkoba No ”.

Penulis percaya generasi penerus seperti Habibi akan terus terlahir ketika kita berusaha dengan ikhlas dan sungguh-sungguh bahwa semua tidak bisa diperoleh secara instan. Indonesia akan terus berjaya dan bersaing dikancah global. Namun, dibutuhkan kejujuran, kerja keras dan kerja cerdas serta bermental pemberani dalam membangun Indonesia ke arah yang lebih baik.

Note : Artikel ini adalah pemenang lomba essay BKKBN Provinsi Riau 2014.

Agenda-Setting Theory of Maxwell McCombs & Donald Shaw

For some unexplained reason, in June 1972, five unknown men broke into the Democratic National Committe headquarters looking for undetermined information. It was the sort of local crime story that rated two paragraphs on page 17 of the --Washington Post--. Yet edition Ben Bradlee and reporters Bob woodward and Carl Bernstein gave the story repeatedly high visibility even thought  the public initially seemed to regard the incident as trivial.

President Nixon dismissed the break-in as a "third-rate burglary," but over the following year Americans showed an increasing public awareness of Water-gate's significance. Half the country became familiar with the word --Watergate-- over the summer of 1972. By April 1973, that figure had risen to 90 percent. When television began gavel-to-gavel coverage  of the Senate hearings on the matter a year after the break-in, virtually every adult in the United States knew what Watergate was about. Six months after the hearings President Nixon still protested,"I am not a crook." But by the spring of 1974, he was forced from office because the majority of citizens and their representatives had decided that he was. 

THE ORIGINAL AGENDA: NOT WHAT TO --THINK--, BUT WHAT TO THINK --ABOUT--

Journalism prefessors Maxwell McCombs and Donald Shaw regard Watergate as a perpect example of the agenda-setting function of the mass media. They were not surprised that  the Watergate issue caught fire after months on the front page of the --Washington Post--. McCombs and Shaw believe that the 'mass media have the ability to transfer the salience of items on their news agendas to the public agenda."1 (satu kecil ke atas) They arent suggesting that broadcast and print personnel make a deliberate attemp to  influence listener, viewer, or reader opinion on the issues. Most reporters in the free word have a deserved reputation for independence and fairness. But McCombs and Shaw  say that we look  to news  professionals for cues on where to focus our attention. " We judge as important what the media judge as important."2 (Dua kecil di atas)

Althought McCombs and Shaw first referred to the agenda-setting function of the media in 1972, the idea that people desire media assistance in determining political reality had already been voiced by a number of current event analysts. In an attempt to explain how to United States had been drawn into Wprd War I, Pulitzer Prize-winning author Walter Lippmann claimed that the media act as a mediator between "the world outside and the pictures in our heads."3 (Tiga kecil di atas) McCombs and Shaw also quote University of Wisconsin political scientist Bernard Cohen's observation concerning the specific function the media serve:" The press may not be succesful much of the time i telling people what to think, but it is stuningly succesful in telling its readers what to think about."4 ( Empat kecil ).

Starting with  the Kennedy-Nixon contest in 1960, political analyst Theodore White wrote the definitive account of four presidential elections. Independent of McCombs and Shaw, and in opposition  to then-current wisdom that mass communication had limited effects upon  its audience, White came to the conclusion that the media shaped those election campaigns:

The power of the press in America is a primordial one. It sets the agenda of public  discussion; and this sweeping political power in unrestrained by any law. It determines what people will talk and think about-an authority that in other antions is reserved for tyrants,priests, parties and mandarins.5 (Lima Kecil) 

A THEORY WHOSE TIME HAD COME

McCombs and Shaw's agenda-setting theory found an appreciative audience  among mass communication researchers. The prevailing selective -exposure hypothesis claimed that people would attend only to news and views that didn't threaten their estabilished beliefs. The media were seen as merely stroking pre-existent attitudes. After two decades of downplaying the influence of newspapers, magazines, radio, and television, the field was disenchanted with this limited-effect approach. Agenda-setting theory boasted two attractive features: it reaffirmed the power of the press while still maintaining that individuals were free to choose.

McCombs and Shaw's agenda-setting theory represent a back-to-the-basics approach to mass communication research. Like the initial Erie Country voting studies,6 the focus is on election campaigns. The hypothesis predicts a cause-and-effect relationship between media content and voter perception. Although later work explores the conditions under which the media priorities are most influential, the theory rises or falls on it's ability to show a match between the media's agenda and  the public's agenda later on. McCombs and Shaw supported their main hypothesis with results from surveys they took while  working together  at the University of Nort Carolina at Chaper Hill.7 (McCombs is now at the University of Texas.) Their analysis of thee a-setting research. The study provides an opportunity  to examine in detail the type of quantitative survey research that  Stuart Hall and other critical theorists so strongly oppose. 

MEDIA AGENDA AND PUBLIC AGENDA: A CLOSE MATCH

"Media agenda"

The pattern of news coverage across major print and broadcast media as measured by the prominence and length of stories.

McCombs and Shaw's first task was to measure the --media agenda--. They determined that Chapel Hill residents relied on a mix of nine print and broadcast sources for political news-two Raleigh papers, two Durham paperss,-- Time, Newsweek. the out of-state edition of the --New York Times--, and the CBS and NBC evening news.

They estabilished --position-- and --length-- of story as the two main criteria of prominence. For newspapaer, the front-page headline story, a three-column story on an inside page, and the lead editorial were all counted as evidence of significant focus on an issue.  For news magazines, the requirement was  an opening story in the news section or any political issue to which the editors devoted a full column. Prominence in the television news format was defined by placement as one of the first three news items or any discussion that lasted more than 45 seconds.

Because the agenda-setting hypotesis refers to substantive issues, the researchers discarded news items about campaign strategy, posisiton in the polls, and the personalities of the candidates. The remaining stories were then sorted into 15  subject categories, which were later boiled down into 5 major issues. A composite  index of media prominance revealed the following order of importance: foreign policy, law and order, fiscal policy, public welfare, and civil right.

In order to measure the --public's agenda--, McCombs and Shaw's asked Chapel Hill voters to outline  what each one considered the key issue of the campaign, regardless of what  the candidates  were dropped from the pool of respondent. The researchers assigned the specific answers to the same broad categories used for media analysis. They then compared the aggregate data from undecided voters with the composite description of media content. The rank of the five issues on both lists was nearly identical.

--Public agenda--

The most important publicy issues as measured by public opinion surveys.

Sourch from : - A FIRST LOOK AT COMMUNICATION THEORY
EIGHTH EDITION International Edition 2012,EM GRIFFIN.Wheaton College

Hasil Latihan Translate Buat Berita Jakarta Globe Edisi 19 Juni 2014

Sumber : http://www.thejakartaglobe.com/news/joko-goes-protectionist-saying-domestic-market-dominated-foreigners/

Joko Sibuk Memproteksi Dengan Mengatakan Pasar Domestik Tidak Di dominasi Oleh Pihak Asing

^{Kandidate Presiden Indonesia Joko Widodo berbicara saat debat di sebuah telivisi dengan lawannya Prabowo Subianto di Jakarta, 15 Juni 2014. Joko mengatakan dalam debat ke kedua bahwa pasar domestik seharusnya tidak di dominasi dengan pihak asaing. ( Rueters Photo/Beawihatra)}

Jakarta :  Kandidat presiden Joko Widodo telah menampilkan proteksinya dan garis nasionalis ketika telah merespon untuk menjawab pertanyaan Prabowo Subianto tentang bagaimana Indonesia harus memposisikan dirinya ketika menetapkan Asean Economic Community di tahun 2015.

"Pemerintah Indonesia harus, menjadi lapisan pertama. Semua pasar domestik harus  tidak  di dominasi dengan pihak asing." Ungkap Joko. Ia menambahkan  bahwa pemerintah akan menolong dengan ketangguhan aturan regulasi tingkat atas untuk produk asing untuk memasuki pasar Indonesia."Ini adalah faktor untuk wajah kita tahun depan."

Joko kemudian mengatakan tentang diskriminasi dengan hati-hati terhadap pihak asing ketika mereka datang untuk masalah izin usaha.

Seperti untuk masalah perizinan, kita akan memudahkan dan proses investor lokal lebih cepat. Mereka yang dari luar negeri, akan lebih di halangi untuk sebuah pencegahan. Saya tidak mempunyai hal itu untuk  memberi  instruksi gamblang. Kita akan memiliki hal tersebut dengan cara ini" Ungkap jokowi." Kita akan terbuka, tetapi dengan diam-diam, kita akan  membangun lagi regulasi kita."

Meskipun Joko percaya ekonomi Indonesia adalah dalam permorma baik dan pengusaha Indonesia memiliki kemampuan untuk mengelola untuk membuat banyak terobosan untuk menembus pasar asing. usaha untuk mendorong dari proteksi adalah wajib.

Di sana seharusnya regulasi yang dibuat menghalang-halangi jadi akan tidak mudah  datang di pasar kita. Ungkap Jokowi.

Dengan menganggap pertanyaan Prabowo mengenai apakah Indonesia harus meninjau kontrak dengan investor asing, bahwa mungkin menempatkan negara dalam sebuah kerugian. Jokowi mengatakan " Kita harus menghormati semua kontrak yang sudah di tanda tangani/disepakati. Tidak hanya semua itu saja kita rubah dengan tiba-tiba." tuturnya.

Joko menyoroti mengenai kepedulian terhadap kontrak yang sudah ada sangat penting  untuk mempertahankan keyakinan baik untuk investasi di Indonesia.

Tetapi ketika semua kontrak tersebut sudah habis masa waktu nya, sesungguhnya kita kalkulasi. Apakah kita akan mengambil aset kita atau tidak, salah satu hal tersebut adalah melalui SEO { State Owned Enterprises } ( penguasa/direktur perusahaan) atau semua perantaraannya. Tetapi saya ingin untuk menekankan bahwa hanya apabila konstitusi mengatakan suka, semua sumber daya alam, adalah seharusnya sudah digunakan  untuk kesejahteraan masyarakat umum."

Aldian Taloputra, pengamat ekonomi di Mandiri Sekuritas  mengatakan ada beberapa ketidak jelasan dalam banyak tanggapan Joko.

Untuk masalah investasi, itu adalah suatu topik yang sangat sensitif," dia mengatakan. "Saya pikir kita masih bisa melihat realitas beberapa negara melakukan pemikiran yang sama [ membuat  hal itu lebih sulit untuk investasi pihak asing di setiap negara]. Tetapi Jokowi tidak menjadi bersih terhadap apa saja  jenis batas yang ia harus bawa jika itu terjadi. Ini merupakan pertanyaan yang bagus untuk melihat apa yang menjadi pendirian kandidat terhadap pihak asing dalam penetapan Asean Economic Community."

Sementara itu, Prabowo tidak mengeluarkan suara terhadap pendirian dalam hal tersebut, melalui hal ini. Saya pikir pertanyaan harus sudah juga di tanyakan kepadanya {Prabowo}." Aldian mengatakan. Dan saya pikir, mungkin  Apa yang Jokowi sedang coba untuk mengatakan negara harus menjadi lebih  bijaksana dalam menyambut pihak asing datang di Negara Indonesia."

Hm...Semoga Info nya bermanfaat ^_^....Sekalian juga buat latihan...Monggo komentarnya...

Integrasi Sosial dan Budaya Indonesia

Secara sederhana Integrasi Sosial Budaya dapat di artikan sebagai penggabungan dari berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan budaya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata Integrasi berarti penyatuan. Dapat disimpulkan bahwa integrasi Sosial Budaya merupakan sarana terpenting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Integrasi Sosial Budaya Indonesia  adalah beranekaragam suku dan ras, beraneka ragam agama, beraneka ragam budaya maupun beraneka ragam golongan di Indonesia, tetapi kita satu adanya yaitu Bangsa Indonesia.

Sebagai bangsa yang cinta terhadap tanah air Indonesia, kita saat ini tidak harus mengorbankan nyawa untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Hal sederhana yang perlu kita jaga adalah saling menghormati serta menjaga cita-cita luhur pahlawan bangsa ketika memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bisa dibayangkan bagaimana pengorbanan pahlawan terdahulu berjuang dan bersatu untuk mengusir penjajah dari tanah air Indonesia.

Dengan semangat BINEKA TUNGGGAL IKA, “walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu”. Para pahlawan  terdahulu telah berjuang tanpa kenal lelah. Semangat PANCASILA serta kesungguhan hati untuk saling menjaga dan mempertahankan tanah air Indonesia hingga titik darah penghabisan menjadi modal utama bagi para pejuang terdahulu untuk mempertahankan kemerdekaan indonesia. Para pahlawan berjuang dengan penuh semangat dan gagah berani mengorbanka jiwa, harta dan raga untuk menjadikan Negara Indonesia menjadi Negara merdeka dan bebas dari jajahan bangsa asing.

Perjuangan yang telah dilakukan pahlawan Indonesia terdahulu dapat kita jadikan motivasi untuk terus membangun Indonesia menjadi Negara yang lebih baik. Landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pedoman yang kokoh bangsa indonesia dalam menjalin  harmoni dan keberagaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini direalisasikan dalam satu kesepakatan atau konsensus nasional melalui sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 antara lain:

Kami putra dan putri Indonesia mengaku:

1.                  bertanah air satu,tanah air indonesia.

2.                  berbangsa satu,bangsa Indonesia.

3.                  berbahasa satu,bahasa Indonesia.

                Dengan begitu Integrasi  dapat tertanam disetiap generasi Indonesia. Kepercayaan yang tulus dan ikhlas dari masyarkat Indonesia untuk tetap saling tenggang rasa dalam keberagaman sosial dan budaya menjadi modal utama dalam membangun  persatuan dan kesatuan bangsa

- http://mohamadhidayatulloh.wordpress.com/2013/01/23/keberagaman-toleransi-beragama-pada-kehidupan-sosial-di-indonesia/. Di akses Jumat, 18 April 2014 Pukul 03.38 WIB

- http://www.indonesia.go.id/in/component/content/article/3031-wantimpres/10745-kerukunan-antarumat-beragama-sebagai-bagian-dari-