Bahan Mentah Buat Essay PPI

PEMILU DAMAI UNTUK INDONESIA LEBIH BAIK

BAB I

PENDAHULUAN

Tahun 2014 merupakan pesta demokrasi untuk masyarakat Indonesia. Tanggal 9 Juli 2014 adalah penentuan siapa yang nantinya akan menjadi pengganti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sudah memimpin  Indonesa dalam kabinet Indonesia Bersatu selama 2 periode. Seperti yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa kandidat yang bertarung untuk memperebutkan kursi presiden adalah 2 pasang. Mereka adalah Prabowo Subianto dan Ir. Muhammad Hatta Rajasa dengan nomor urut 1 dan Jokowidodo dan Muhammad Jusuf Kalla dengan nomor urut 2.

Masing-masing calon presiden memiliki karakter yang berbeda. Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 berlatar belakang militer dan mantan mentri di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Sedangkan calon nomor urut 2 berlatar belakang mantan Wali Kota Solo,gubernur DKI Jakarta dan mantan wakil presiden di era pemerintahan SBY periode pertama. Masyarakat indonesia saat ini punya sebuah tantangan baru untuk memilih calon yang tergolong baru dalam pertarungan kursi presiden.

Berdasarkan data KPU pada pilpres 9 Juli 2014 daftar pemilih tetap untuk seluruh provinsi indonesia adalah 185.878.025 DPT. Jika dibandingkan dengan tahun 2004 total pemilih berjumlah 113.125.750 DPT. Mengingat Jokowidodo adalah mantan walikota solo yang kemudian melejit karir politiknya sehingga menjadi gubernur jakarta hingga di usung menjadi calon presiden. Ini menandakan ada hal baru yang berbeda dalam dunia politik di tanah air hingga meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu presiden 9 juli 2014. Bagaimana hal ini bisa terjadi ? apakah pengaruh sosok seorang figur akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam berpartisipasi dalam memberikan hak politiknya pada pemilu ?

BAB II

ISI

Sistem Pemilu Presiden di Indonesia

Berdasarkan ketentuan peralihan UU No. 23/2003  Tentang Pemilihan umum presiden dan Wakil Presiden menetapkan apa yang dinamakan electoral threshold yang memberikan kesempatan untuk masing-masing partai melakukan koalisi dalam meningkatkan dukungan.Ketentuan ini menjelaskan bahwa dukungan minimal yang diperlukan oleh pasangan calon adalah 5% suara sah pada pemilihan umum anggota DPR atau 3% jumlah kursi di DPR.

Saat ini para masing-masing capres dan cawapres sudah memiliku syarat yang ditentukan UU. 23/2003 mengingat suara masing-masig kandidat di atas 5% dan ditambah dengan dukungan partai koalisi. Hal ini juga kemudian mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum di Indonesia. Selain itu sosok pemimpin yang telah dicalonkan juga menjadi figur bagi masyarakat yang diharapkan akan mengubah sistem pemerintahan indonesia yang lebih baik.

Kampanye Hitam dan Kejujuran Politik

Belakangan ini pada saat masa kampanye, kita banyak mendengar masalah kampanye hitam atau black campaign. Seperti yang diketahui kampanye hitam ini merupakan sebuah tindakan yang sebenarnya merusak demokrasi Indonesia. Ketika berita fitnah dan tidak benar dijadikan sebagai strategi untuk menjatuhkan lawan politik. Hal ini terjadi kepada pasangan nomor urut 2 Jokowidodo dan Jusuf Kalla. Dengan beredarnya majalah obor rakyat yang memberitakan konten yang tidak benar mengenai latar belakang Jokowidodo yang saat itu menjadi calon presiden.

Bukankah masyarakat Indonesia mengharapkan kehidupan politik yang damai dan aman? Akibat segelintir orang yang memiliki kepentingan tertentu akan mengakibatkan rusaknya demokrasi di Indonesia. Masalah ini kemudian berlanjut hingga selesainya pelaksanaan pemilu presiden 9 juli 2014. Bisa dibayangkan masing-masing stasiun TV yang di kuasai oleh para petinggi politik di tanah air menampilkan hasil qiuck count pemilu yang berbeda-beda. 

Selain itu para masing-masing calon presiden dan wakil presiden sama-sama mengklaim bahwa mereka yang menang. Terlihat jelas bagaimana kelompok kepentingan tertentu terkadang berusaha menekan berita atau menuntut pemberitaan dari sudut pandang tertentu. Beberapa stasiun TV Swasta di Indonesia seperti Metro TV, SCTV, Indosiar, TVRI, Transcorp dan Kompas TV menampilkan hasil quick count pilpres yang menyatakan pasangan nomor urut 2 menjadi pemenang dalam pilpres 9 Juli 2014.

Situasi yang berbeda terjadi pada stasiun TV swasta lain seperti TVone, RCTI, GLobal TV dan MNC TV. Berdasarkan hasil lembaga survey dari tim yang dibuat oleh masing2 stasiun tersebut pasangan nomor urut 1 menjadi pemenang dalam pilpres 9 Juli 2014.

Inikah bagian dari sifat para elit politik tanah air yang selalu berusaha untuk bisa berkuasa tanpa menerima kekalahan dengan hati dan jiwa yang ikhlas? Bukankah seharusnya melalui pemilihan presiden kita belajar untuk menikmati pesta demokrasi indonesia dengan damai, aman dan tentram. Perlu adanya kejujuran politik dalam menyikapi masalah ini dari masing-masing tim sukses dan kandidat capres dan cawapres.

Kebijakan Publik dan Opini Publik  

Malcolm McCombs dan Donald Shaw mengemukakan hipotesis bahwa meskipun peran media dalam mempengaruhi arah atau intensitas sikap masih diragukan, tetapi "media massa menentukan agenda untuk setiap kampanye politik, dan mempengaruhi sikap dan isu-isu politik" (McCombs dan Shaw, 1972:177). Hal inilah yang terjadi di Indonesia dimana sejak mulai kampanye pada bulan Juni hingga selesainya pelaksanaan pemilu presiden 9 Juli 2014 media terus memberikan informasi terhadap isu-isu politik yang berkembang yang membuat masyarakat bingung, mengingat informasi yang masih belum bisa dipastikan kebenaran nya sudah dapat ditampilkan di media.

Ini dapat dijadikan sebagai bahan provokasi untuk saling menjatuhkan lawan politik. Sudah seharusnya kebijakan mengenai keputusan akhir dalam menjaga stabilitas politik harus di analisis dengan matang untuk menjaga stabilitas dan keamanan. Bukankah para calon dan tim pemenangan masing-masing calon presiden bisa saling menghormati dan menunggu penghitungan hasil akhirnya nanti oleh KPU.

Max Weber mengatakan bahwa perkembangan birokrasi di masyarakat industri adalah sesuatu yang tak terelakkan karena birokrasi merupakan aturan yang paling rasional: Pengetahuan yang terorganisasi dan terlembagakan :"Penguasa Politik" berada dalam  posisi seorang "dillettante" yang berdiri dihadapan "expert", menghadapi pejabat lerlatih yang ada di dalam manajemen administrasi, ini terjadi entah itu "penguasa" yang dilayani itu adalah rakyat atau parlemen (Weber,1991:232).  

Sudah seharusny setiap kebijakan harus dapat mendukung kepentingan publik. Apabila hal ini tidak saling mengawasi, publik akan terus beropini bahwa pemerintah tidak menjalankan pemerintahannya secara benar. Selain itu kebijakan yang dibut sudah barang tentu menguntungkkan kehidupan masyarakat Indonesia.

PENUTUP

Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus terus belajar dengan giat untuk terus mendukung pelaksanaan pemerintah yang baik.  Melalui momen pemilu 2014 ini generasi muda sudah seharusnya tampil dibarisan depan dalam menyebarkan virus perdamaian dalam demokrasi di Indonesia. Perkembangan Internet, Media Sosial dan Komonitas dapat dijadikan sebagai bagian dalam menyebarkan virus perdamaian demokrasi. Dalam setiap kompetisi pasti ada menang dan ada yang kalah. Tapi intinya semua pemimpin dan masyarakat di Indonesai berharap kemenangan yang sebenarnya dalam pemilu adalah terciptanya kerukunan dan perdamaian dalam kehidupan berbangsa bukan malah menjadikan pemilu sebagai ajang fitnah dan saling menjatuhkan. Kita berharap pemimpin indonesia nantinya akan melahirkan demokrasi yang baik serta membawa NKRI ke arah yang kemajuan.

PEMERATAAN PENDIDIKAN DALAM MEMBANGUN GENERASI PRESTASI INDONESIA

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Minyak, Emas dan Batu bara serta kekayaan alam lainnya yang tersebar di berbagai pulau di Indonesia, mulai dari sabang sampai merauke. Namun, kenyataan saat ini sumber daya alam yang dimiliki oleh negara Indonesia pada umumnya banyak dikelola oleh pihak asing. Beberapa perusahaan besar seperti Chevron dan Freeport merupakan contoh perusahaan yang menguasai penuh pengelolaan aset kekayaan alam di Indonesia.

Mungkin kita berfikir, kenapa orang indonesia tidak bisa mengelola perusahaan yang bisa memanfaatkan sumber daya alam kita secara menyeluruh seperti yang dilakukan Chevron dan Freeport ? Pertanyaan lain muncul, siapkah sumber daya manusia yang ada di Indonesia untuk mengelola perusahaan tersebut ? Bagaimana kredibilitas dan profesionalitas sumber daya manusia indonesia dalam mengelola kekayaan alam yang membutuhkan pengetahuan dibidang IPTEK ?

Coba kita bayangkan, mulai dari tingkat aparatur RW, RT, Kepala Desa Hingga sampai kepada Pemerintahan  yang ada di Indonesia masih ada yang melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam menjalankan sistem pemerintahan. Di media massa sudah menjadi berita hangat yang hampir setiap hari diberitakan. Bukan kah para mahasiswa dan generasi intelektualitas Indonesia memiliki semangat untuk terus berusaha menyelesaikan masalah praktik KKN ini ? Apakah hal ini yang akan mendukung sumber daya manusia Indonesia yang baik ? 

Jawaban nya tentu tidak.Tanpa disadari saat ini, pengembangan sumber daya manusia di Indonesia akan semakin sulit terpenuhi jika akses pendidikan yang belum merata disetiap daerah di Indonesia. Selain itu,

sarana dan prasarana sekolah masih banyak yang tidak memenuhi standar. 

Sehingga banyak anak-anak yang putus sekolah akibat kemiskinan. Berdasarkan data BPS Indonesia, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2013 mencapai 28,55 juta orang atau 11,47% dibanding Maret 2013 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 0,48 juta orang. Ini menandadakan, peningkatan penduduk tidak di imbangi dengan penerapan pendidikan yang memadai untuk anak-anak di Indonesia. Sehingga para generasi muda Indonesia banyak yang putus sekolah dan mengais rezeki dengan pengalaman seadanya. (kemensos.go.id : 2014).

Untuk wilayah provinsi Riau, Jumlah penduduk miskin di Riau pada bulan September 2013 sebesar 522,53 ribu atau 8,42 persen dari jumlah penduduk Riau. Jumlah ini mengalami sedikit kenaikan sebanyak 41,22 ribu jiwa jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2012 yang berjumlah 481,31 ribu atau 8,05 persen dari jumlah penduduk Riau. 

Jumlah penduduk miskin di Riau yang tinggal di daerah pedesaan September 2013 mencapai 359,82 ribu penduduk, naik sebesar 34,92 ribu penduduk atau sekitar 3,52 persen jika dibandingkan dengan September 2012 yaitu 324,90 ribu penduduk. Bisa dibayangkan provinsi Riau yang kaya akan sumber daya alam masih memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Padahal sebagian besar minyak bumi, kelapa sawit dan gas yang ada di Indonesia berasal dari provinsi Riau. (Berita Resmi Statistik Provinsi Riau No.04/4 01/14 TH XV, Tgl 2 Januari 2014).

Pemerataan Pendidikan 

Akses pendidikan sebelumnya sudah tertuang dalam UUD 1945 dan UU Sistem Pendidian Nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 1 yang menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (UU Sistem Pendidian Nasional nomor 20 tahun 2003).

Pendidikan yang tepat dan efektif akan melahirkan anak-anak bangsa yang cerdas, bermoral, memiliki etos kerja dan inovasi yang tinggi. Seluruh negara yang telah berhasil mencapai kemajuan dalam penguasaan teknologi dan peradaban diawali dengan pemberian perhatian yang besar terhadap pendidikan.

Problematika Pendidikan Indonesia.

Berdasarkan laporan UNDP (United Nations Development Programs) dalam "Human Development Report 2006" tentang Kualitas Pembangunan Manusia. dari 177 negara yang diurutkan berdasarkan kualitas manusia atau bangsanya, Indonesia hanya berada pada peringkat ke-108. Secara nasional, tingkat pendidikan anak-anak Indonesia yang telah berusia 15 tahun ke atas hanyalah sampai kelas 2 SMP. 

Kemampuan membaca, matematika dan sains (IPA) rata-rata siswa usia 15 tahun (SLTP dan SLTA) Indonesia masih sangat rendah. Hasil penelitian Tim Program of International Student Assessment (PISA) Indonesia menunjukkan, sekitar 37,6% anak usia 15 tahun hanya bisa membaca tanpa mampu menangkap maknanya. Selain itu, 28,4% hanya bisa mengaitkan teks yang dibacanya dengan satu informasi pengetahuan. 

Dibanding siswa dari negara lain yang mengikuti program PISA, kemampuan membaca siswa Indonesia menduduki urutan ke-39, kemampuan matematika urutan ke-39, kemampuan sains urutan ke-38 dari 41 negara. Bahkan menurut data BPS tahun 2005 tentang angka pengangguran menurut pendidikan dan wilayah desa-kota, menunjukkan bahwa tamatan SMA ke atas menunjukkan prosentase menganggur lebih besar dibanding tamatan SMP ke bawah. ( www.zulkieflimansyah.com)

Problematika yang terjadi dikalangan remaja kita seperti Narkoba, seks bebas dan HIV/AIDS merupakan penghambat yang sangat besar untuk terus menjatuhkan sumber daya manusia ke arah yang tidak berkualitas. Kasus tawuran massal di kalangan pelajar dan mahasiswa bermunculan hampir setiap tahun di beberapa kota besar. 

Sementara itu, jumlah pemakai narkoba di Indonesia menunjukkan peningkatan yang luar biasa, terutama di kalangan kaum muda. Dalam riset yang dilakukan Badan Narkotika Nasional dan Pusat Penelitian Universitas Indonesia terungkap bahwa biaya ekonomi dan sosial dari penyalahgunaan narkoba di Indonesia (2004) mencapai Rp.23,6 triliun. Tahun 2006, jumlah pemakai narkoba berkisar 2 hingga 4 juta orang. Tak kurang dari 78% korban yang tewas akibat narkoba merupakan anak muda berusia antara 19-21 tahun. (www.zulkieflimansyah.com)

Jika sumber daya manusia Indonesia selalu bermasalah dalam tatanan pendidikan nya, apakah nanti generasi penerus bangsa akan dapat melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa ini ? Bukankah kita punya sosok ilmuan besar yang terus bercita-cita membangun Indonesia. Presiden Habibi merupakan salah satu contoh generasi yang tetap terus konsisten bercita-cita membangun Indonesia menjadi lebih baik. Bukan tidak mungkin kita juga bisa memiliki semangat layaknya President Habibi yang bisa menciptakan pesawat hasil karya anak bangsa.

Oleh karena itu, dalam membangun pemerataan pendidikan di Indonesia, perlu adanya komitmen kuat dari masing-masing lapisan masyarakat. Menuju pendidikan berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pengembangan Kegiatan Sosial Dan Keagamaan Para generasi muda Indonesia saat ini, salain membutuhkan teori, juga harus didukung dengan kegiatan yang menyangkut dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Kurikulum diarahkan kepada upaya pengembangan pengalaman belajar yang seimbang dari aspek intelektual (IQ), emosional (EQ), dan spiritual (SQ) dan dilaksanakan dalam lingkungan belajar yang positif serta terbebas dari sikap diskriminatif.

Seperti pesan yang disampaikan oleh kepala sekolah SD Muhammaditay Gantong dalam film Laskar Pelangi yang mengatakan ”hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya bukan menerima sebanyak banyaknya”. Jika dimaknai secara mendalam. Generasi muda Indonesia seharusnya memiliki semangat juang yang tinggi untuk terus memperbaiki kualitas sumber daya manusianya. Melalui pendidikan hendaknya membangun hubungan sosial yang baik. 

Dimulai dari pergaulan bersama teman-teman dan ikut aktif dalam organisasi sosial disekolah maupun di lingkungan masyarakat. Terus mengembangkan prestasi dan selalu optimis bahwa generasi Indonesia akan dapat bersaing di dunia Internasional.

Hal ini yang nantinya membangun rasa percaya diri generasi muda untuk terus meningkatkan konsep diri kearah yang lebih baik. Menjadi manusia yang bermanfaat untuk sesama serta meingkatkan ketakwaan kepada tuhan yang maha esa.

Selain itu, meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan guru sebagai pilar utama pembangunan pendidikan nasional juga perlu diperhatikan. Melalui pelatihan dan pendidikan yang professional akan menciptakan guru yang berkualitas. 

Bukan sekedar guru yang memiliki kemampuan seadanya saja dalam mengajar. Mengingat ujung tombak dari pendidikan terletak pada guru yang nantinya akan memberikan pemahaman terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini akan mempengaruhi proses pendidikan yang baik. Tinggi-rendahnya derajat dan kedudukan bangsa bisa dilihat dari mutu pendidikan yang diterapkan.

Solusi Permasalahan Sistem Pendidikan Nasional Untuk Menciptakan SDM Berkualitas.

Solusi yang dapat digunakan dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia antara lain :

1. Pendidikan nasional harus mampu menyelenggarakan proses pembekalan pengetahuan, penanaman nilai, pembentukan sikap dan karakter, pengembangan bakat, kemampuan dan keterampilan. Menumbuhkembangkan potensi akal, jasmani dan ruhani yang optimal, seimbang dan sesuai dengan tuntutan zaman.

2. Berdasarkan Pasal 31 ayat 4 Amendemen IV UUD 1945 tentang alokasi anggaran pendidikan sekurang kurangnya 20% dari APBN secara efektif dan efisien dengan menegakkan transparasi dan akuntabilitas anggaran dan menghindari duplikasi pembinaan dan pembiayaan. Perlu adanya kepedulian secara bersama-sama untuk memantau APBN yang di anggarkan untuk benar-benar digunakan dalam memajukan pendidikan di Indonesia.

3. Penerapan teknologi informasi sudah seharusnya terus disosialisasikan melalui seminar dan workshop bagi guru dan para pelajar di Indonesia. Hal ini dapat meningkatkan kualitas dari guru dan pelajar di bidang penggunaan teknologi baru. Masyarakat sudah harus paham dengan perkembangan teknologi, semua akvitas saat ini sudah tidak lepas dari teknologi baik itu internet maupun komputer. Bahkan penggunaan smartphone dan gadget sudah menjadi

kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa lepas dari setiap aktivitas sehari-hari termasuk dalam proses pendidikan.

4. Terus berupaya mengembangkan semangat wajib belajar minimal 12 tahun untuk dapat mendukung masyarakat yang lebih berwawasan dan punya skill untuk bersaing dalam meningkatkan usaha dan kesejahteraan ekonomi.

5. Mendukung pembangunan Sistem Pendidikan Nasional (SPN) yang komprehensif, integratif dan aplikatif.

6. Keterbukaan akses pendidikan murah dengan peningkatan mutu pendidikan juga sangat penting. Pengembangan kualitas, serta sarana dan prasarana pendidikan juga perlu diperhatikan.

7. Kemampuan pendidikan non formal juga penting dikembangkan untuk mempersiapkan skill sumber daya manusia yang siap bekerja. Seperti pelatihan teknisi otomotif, pembuatan batik, pengembangan industri rumah tangga dan pengembangan lingkungan bersih. Seperti pepatah yang mengatakan kebersihan itu sebagian dari Iman. Jadi, jika masyarakat Indonesia memahami tentang kebersihan secara tidak langsung akan melatih kemampuan dirinya untuk peduli terhadap lingkungan.

8. Masalah kenakalan remaja seperti tawuran, pergaualan bebas, Narkoba dan HIV/AIDS juga harus terus disosialisasikan di setiap sekolah-sekolah agar para siswa dan siswi dapat memahami bahaya dan dampak buruknya. Setidaknya, mereka sudah mengenal apa sih yang dimaksud dengan kenakalan remaja, HIV/AIDS dan Seks bebas. Hal ini juga nantinya akan mereka jumpai pada saat masa remaja menuju dewasa yang dialami para generasi muda Indonesia saat masih menjadi pelajar. Melalui sosialisasi diharapkan para pelajar bisa membentengi diri terhadap pengaruh buruk yang akan mereka dapatkan dalam pergaulan bersama teman-teman sebayanya. Para generasi muda akan memiliki sikap untuk katakan “Prestasi Yes, Narkoba No ”.

Penulis percaya generasi penerus seperti Habibi akan terus terlahir ketika kita berusaha dengan ikhlas dan sungguh-sungguh bahwa semua tidak bisa diperoleh secara instan. Indonesia akan terus berjaya dan bersaing dikancah global. Namun, dibutuhkan kejujuran, kerja keras dan kerja cerdas serta bermental pemberani dalam membangun Indonesia ke arah yang lebih baik.

Note : Artikel ini adalah pemenang lomba essay BKKBN Provinsi Riau 2014.