Bahan Mentah Buat Essay PPI

PEMILU DAMAI UNTUK INDONESIA LEBIH BAIK

BAB I

PENDAHULUAN

Tahun 2014 merupakan pesta demokrasi untuk masyarakat Indonesia. Tanggal 9 Juli 2014 adalah penentuan siapa yang nantinya akan menjadi pengganti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sudah memimpin  Indonesa dalam kabinet Indonesia Bersatu selama 2 periode. Seperti yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa kandidat yang bertarung untuk memperebutkan kursi presiden adalah 2 pasang. Mereka adalah Prabowo Subianto dan Ir. Muhammad Hatta Rajasa dengan nomor urut 1 dan Jokowidodo dan Muhammad Jusuf Kalla dengan nomor urut 2.

Masing-masing calon presiden memiliki karakter yang berbeda. Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 berlatar belakang militer dan mantan mentri di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Sedangkan calon nomor urut 2 berlatar belakang mantan Wali Kota Solo,gubernur DKI Jakarta dan mantan wakil presiden di era pemerintahan SBY periode pertama. Masyarakat indonesia saat ini punya sebuah tantangan baru untuk memilih calon yang tergolong baru dalam pertarungan kursi presiden.

Berdasarkan data KPU pada pilpres 9 Juli 2014 daftar pemilih tetap untuk seluruh provinsi indonesia adalah 185.878.025 DPT. Jika dibandingkan dengan tahun 2004 total pemilih berjumlah 113.125.750 DPT. Mengingat Jokowidodo adalah mantan walikota solo yang kemudian melejit karir politiknya sehingga menjadi gubernur jakarta hingga di usung menjadi calon presiden. Ini menandakan ada hal baru yang berbeda dalam dunia politik di tanah air hingga meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu presiden 9 juli 2014. Bagaimana hal ini bisa terjadi ? apakah pengaruh sosok seorang figur akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam berpartisipasi dalam memberikan hak politiknya pada pemilu ?

BAB II

ISI

Sistem Pemilu Presiden di Indonesia

Berdasarkan ketentuan peralihan UU No. 23/2003  Tentang Pemilihan umum presiden dan Wakil Presiden menetapkan apa yang dinamakan electoral threshold yang memberikan kesempatan untuk masing-masing partai melakukan koalisi dalam meningkatkan dukungan.Ketentuan ini menjelaskan bahwa dukungan minimal yang diperlukan oleh pasangan calon adalah 5% suara sah pada pemilihan umum anggota DPR atau 3% jumlah kursi di DPR.

Saat ini para masing-masing capres dan cawapres sudah memiliku syarat yang ditentukan UU. 23/2003 mengingat suara masing-masig kandidat di atas 5% dan ditambah dengan dukungan partai koalisi. Hal ini juga kemudian mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum di Indonesia. Selain itu sosok pemimpin yang telah dicalonkan juga menjadi figur bagi masyarakat yang diharapkan akan mengubah sistem pemerintahan indonesia yang lebih baik.

Kampanye Hitam dan Kejujuran Politik

Belakangan ini pada saat masa kampanye, kita banyak mendengar masalah kampanye hitam atau black campaign. Seperti yang diketahui kampanye hitam ini merupakan sebuah tindakan yang sebenarnya merusak demokrasi Indonesia. Ketika berita fitnah dan tidak benar dijadikan sebagai strategi untuk menjatuhkan lawan politik. Hal ini terjadi kepada pasangan nomor urut 2 Jokowidodo dan Jusuf Kalla. Dengan beredarnya majalah obor rakyat yang memberitakan konten yang tidak benar mengenai latar belakang Jokowidodo yang saat itu menjadi calon presiden.

Bukankah masyarakat Indonesia mengharapkan kehidupan politik yang damai dan aman? Akibat segelintir orang yang memiliki kepentingan tertentu akan mengakibatkan rusaknya demokrasi di Indonesia. Masalah ini kemudian berlanjut hingga selesainya pelaksanaan pemilu presiden 9 juli 2014. Bisa dibayangkan masing-masing stasiun TV yang di kuasai oleh para petinggi politik di tanah air menampilkan hasil qiuck count pemilu yang berbeda-beda. 

Selain itu para masing-masing calon presiden dan wakil presiden sama-sama mengklaim bahwa mereka yang menang. Terlihat jelas bagaimana kelompok kepentingan tertentu terkadang berusaha menekan berita atau menuntut pemberitaan dari sudut pandang tertentu. Beberapa stasiun TV Swasta di Indonesia seperti Metro TV, SCTV, Indosiar, TVRI, Transcorp dan Kompas TV menampilkan hasil quick count pilpres yang menyatakan pasangan nomor urut 2 menjadi pemenang dalam pilpres 9 Juli 2014.

Situasi yang berbeda terjadi pada stasiun TV swasta lain seperti TVone, RCTI, GLobal TV dan MNC TV. Berdasarkan hasil lembaga survey dari tim yang dibuat oleh masing2 stasiun tersebut pasangan nomor urut 1 menjadi pemenang dalam pilpres 9 Juli 2014.

Inikah bagian dari sifat para elit politik tanah air yang selalu berusaha untuk bisa berkuasa tanpa menerima kekalahan dengan hati dan jiwa yang ikhlas? Bukankah seharusnya melalui pemilihan presiden kita belajar untuk menikmati pesta demokrasi indonesia dengan damai, aman dan tentram. Perlu adanya kejujuran politik dalam menyikapi masalah ini dari masing-masing tim sukses dan kandidat capres dan cawapres.

Kebijakan Publik dan Opini Publik  

Malcolm McCombs dan Donald Shaw mengemukakan hipotesis bahwa meskipun peran media dalam mempengaruhi arah atau intensitas sikap masih diragukan, tetapi "media massa menentukan agenda untuk setiap kampanye politik, dan mempengaruhi sikap dan isu-isu politik" (McCombs dan Shaw, 1972:177). Hal inilah yang terjadi di Indonesia dimana sejak mulai kampanye pada bulan Juni hingga selesainya pelaksanaan pemilu presiden 9 Juli 2014 media terus memberikan informasi terhadap isu-isu politik yang berkembang yang membuat masyarakat bingung, mengingat informasi yang masih belum bisa dipastikan kebenaran nya sudah dapat ditampilkan di media.

Ini dapat dijadikan sebagai bahan provokasi untuk saling menjatuhkan lawan politik. Sudah seharusnya kebijakan mengenai keputusan akhir dalam menjaga stabilitas politik harus di analisis dengan matang untuk menjaga stabilitas dan keamanan. Bukankah para calon dan tim pemenangan masing-masing calon presiden bisa saling menghormati dan menunggu penghitungan hasil akhirnya nanti oleh KPU.

Max Weber mengatakan bahwa perkembangan birokrasi di masyarakat industri adalah sesuatu yang tak terelakkan karena birokrasi merupakan aturan yang paling rasional: Pengetahuan yang terorganisasi dan terlembagakan :"Penguasa Politik" berada dalam  posisi seorang "dillettante" yang berdiri dihadapan "expert", menghadapi pejabat lerlatih yang ada di dalam manajemen administrasi, ini terjadi entah itu "penguasa" yang dilayani itu adalah rakyat atau parlemen (Weber,1991:232).  

Sudah seharusny setiap kebijakan harus dapat mendukung kepentingan publik. Apabila hal ini tidak saling mengawasi, publik akan terus beropini bahwa pemerintah tidak menjalankan pemerintahannya secara benar. Selain itu kebijakan yang dibut sudah barang tentu menguntungkkan kehidupan masyarakat Indonesia.

PENUTUP

Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus terus belajar dengan giat untuk terus mendukung pelaksanaan pemerintah yang baik.  Melalui momen pemilu 2014 ini generasi muda sudah seharusnya tampil dibarisan depan dalam menyebarkan virus perdamaian dalam demokrasi di Indonesia. Perkembangan Internet, Media Sosial dan Komonitas dapat dijadikan sebagai bagian dalam menyebarkan virus perdamaian demokrasi. Dalam setiap kompetisi pasti ada menang dan ada yang kalah. Tapi intinya semua pemimpin dan masyarakat di Indonesai berharap kemenangan yang sebenarnya dalam pemilu adalah terciptanya kerukunan dan perdamaian dalam kehidupan berbangsa bukan malah menjadikan pemilu sebagai ajang fitnah dan saling menjatuhkan. Kita berharap pemimpin indonesia nantinya akan melahirkan demokrasi yang baik serta membawa NKRI ke arah yang kemajuan.